Seba, RakyatSARAI.ID — Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sabu Raijua menggelar Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) Tahun 2026 di halaman kantor setempat, Kamis (24/9/2026).
Peringatan ini sekaligus menjadi momentum memperingati 66 tahun lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Upacara berlangsung khidmat dengan Kepala Kantah Kabupaten Sabu Raijua, Egelbertus Ria Kugu, S.SiT., bertindak sebagai Inspektur Upacara. Jalannya upacara dipimpin oleh Komandan Upacara Wanda Triski Hakim Harahap, S.P., dan pembacaan doa oleh Istiqommah Antika Putri, S.Tr., serta diikuti oleh seluruh jajaran pejabat pengawas dan pegawai Kantah Sabu Raijua.
Tekankan Transformasi Pelayanan dan Kepastian Hukum
Membacakan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Egelbertus menegaskan bahwa UUPA merupakan tonggak penting perjalanan bangsa dalam membangun tata kelola agraria yang berkeadilan demi kemakmuran rakyat.
Peringatan HANTARU 2026 yang mengusung tema “Transformasi, Melayani Lebih Pasti” menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah agar transformasi pelayanan benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan pertanahan didorong agar lebih mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.
Transformasi Sistem dan Integritas
Dalam amanat tersebut ditekankan pula bahwa transformasi di lingkungan ATR/BPN tidak hanya mencakup modernisasi teknologi atau sistem pelayanan, tetapi harus beriringan dengan penguatan integritas seluruh pegawai. Penerapan standar waktu pelayanan secara transparan dan birokrasi yang akuntabel menjadi kunci utama.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSarai.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
