Seba, RakyatSarai.ID – Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI, Hilda Manafe, S.E., M.M., bersama Staf Ahli DPD RI di Kantor Bupati Sabu Raijua.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua beserta jajaran pemerintah daerah, Senin (11/5/2026).
Usai prosesi penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan di Ruang Vicon Lantai II Kantor Bupati yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten II Sekda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
Kunjungan kerja ini bertujuan melakukan inventarisasi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun 2026 serta regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Senator Hilda Manafe Terima Aspirasi Pemda
Dalam pertemuan tersebut, Hilda Manafe meminta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk terbuka menyampaikan berbagai kebutuhan, persoalan, hingga tantangan yang dihadapi daerah, khususnya sebagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, masukan konkret dari pemerintah daerah sangat penting agar DPD RI dapat memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah di tingkat pusat.
“Saya hadir di sini bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk mendengar. Sampaikan semua masukan, kebutuhan, dan kendala yang Bapak/Ibu hadapi. Itu akan menjadi bahan perjuangan saya di Pusat,” ujar Hilda Manafe.
Ia menegaskan, tanpa data dan kondisi riil dari daerah, perjuangan untuk mendorong perubahan kebijakan pusat akan sulit dilakukan secara maksimal.
Pemda Sabu Raijua Soroti Efisiensi Anggaran
Bupati Sabu Raijua dalam kesempatan itu menyampaikan kondisi anggaran daerah yang saat ini menghadapi berbagai keterbatasan. Ia meminta para pimpinan OPD menyampaikan persoalan yang terjadi di lapangan agar dapat diperjuangkan bersama di tingkat pusat.
Bupati berharap kunjungan kerja tersebut dapat membawa dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua.
Sementara itu, Wakil Bupati Sabu Raijua menegaskan bahwa daerahnya masih masuk kategori 3T sehingga membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.
Ia menyoroti dampak efisiensi anggaran dan pemotongan Dana Transfer ke Daerah yang cukup memengaruhi pembangunan dan pelayanan publik pasca pelantikan kepala daerah.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa daerahnya berhasil menekan angka kemiskinan dan stunting meskipun berada di tengah keterbatasan anggaran.
DPD RI Komitmen Perjuangkan Aspirasi Daerah
Menanggapi berbagai masukan dari pemerintah daerah, Hilda Manafe menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi Kabupaten Sabu Raijua di tingkat pusat, terutama terkait Dana Transfer ke Daerah dan perhatian bagi wilayah 3T.
“Saya mendengar langsung kondisi yang dihadapi Sabu Raijua. Semua masukan dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh OPD akan saya tampung. Saya berkomitmen untuk memperjuangkannya seoptimal mungkin di Pusat, karena Sabu Raijua tidak boleh berjuang sendiri,” tegasnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua atas capaian dalam menurunkan angka kemiskinan dan stunting di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berharap kunjungan kerja Anggota DPD RI tersebut dapat membawa perhatian lebih besar dari pemerintah pusat, terutama terkait Dana Transfer ke Daerah yang menjadi tulang punggung pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah itu. (*/rs1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSarai.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
