Sementara pada aspek lintas sektor, berbagai instansi seperti Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kantor Urusan Agama (KUA), TP PKK, hingga pemerintah desa didorong untuk berperan aktif dalam edukasi dan mobilisasi masyarakat.
“ILP adalah sistem kerja, sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ukuran keberhasilannya. Jika ILP berjalan baik, maka capaian SPM pasti meningkat. Saya minta pertemuan ini menghasilkan rencana tindak lanjut yang jelas, terukur, dan didukung anggaran yang konkret,” tegas Thobias Uly.
Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait konsep Integrasi Layanan Primer, mengidentifikasi berbagai tantangan dan solusi dalam pelayanan kesehatan primer, serta menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di tingkat puskesmas, desa, maupun kabupaten.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua berharap terbangun komitmen bersama yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Penguatan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi Integrasi Layanan Primer dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Sabu Raijua yang memiliki tantangan geografis tersendiri. (*/rs1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSarai.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
