Ia juga meluruskan bahwa rangkaian perjalanan dinasnya ke kementerian di Jakarta adalah demi memperjuangkan anggaran pembangunan daerah.
Salah satu buah perjuangan nyata tahun ini adalah Kabupaten Sabu Raijua berhasil mendapatkan kuota Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 1.000 unit untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Pusat.
“Saya minta Kepala Desa dan aparatur segera mendata rumah warga yang tidak layak huni. Dinas teknis seperti PUPR dan Dinas Sosial nantinya akan turun langsung melakukan verifikasi lapangan. Selain bantuan pusat, Pemda juga menyiapkan program Bangun Baru Rumah sebanyak 30 unit yang bersumber dari APBD,” ujar Bupati Krisman.
Dampak Pemangkasan Pagu Anggaran Dana Desa Nasional
Terkait penurunan nominal BLT Dana Desa Sabu Raijua 2026 yang kini menjadi Rp250.000/bulan per KPM dari yang sebelumnya rata-rata Rp300.000/bulan, Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan dampak dari efisiensi kebijakan Pemerintah Pusat.
Pagu Dana Desa yang dulunya mencapai Rp1 miliar per tahun, kini disesuaikan ke kisaran Rp200 juta hingga Rp400 juta setahun.
Kebijakan penyesuaian ini berdampak pada efisiensi anggaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, di mana anggaran dialihkan untuk mendanai Program Strategis Nasional seperti Program Makanan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSarai.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
