iklan

Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Wakil Bupati Sabu Raijua Instruksikan Percepatan Distribusi Beras dan Penyerapan Anggaran

200
wabup sarai
Wakil Bupati Sabu Raijua, Ir. Thobias Uly, M.Si., bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Bupati, Senin (18/5/2026). (Foto: Prokopim Sabu Raijua)
  • Bagikan

Seba, RakyatSarai.ID – Wakil Bupati Sabu Raijua, Ir. Thobias Uly, M.Si., bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Kerja Wakil Bupati, Senin (18/5/2026).

Rakor mingguan tersebut diikuti seluruh kepala daerah dan TPID tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia, serta dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Scroll kebawah untuk lihat konten
iklan
Mau usaha anda di lihat ribuan orang?  Klik Disini!!!
Baca Juga:
Pemkab Sabu Raijua dan Pemprov NTT Perkuat Hilirisasi Produk Lokal, Desa Molie jadi Pusat Pelatihan OVOP

Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas dua agenda utama, yakni langkah konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2026 serta peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi.

Wakil Bupati Thobias Uly menyampaikan bahwa harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sabu Raijua hingga saat ini masih relatif stabil dan terkendali.

Meski demikian, ia meminta seluruh jajaran TPID dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika pasar dan potensi lonjakan harga.

Untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ekonomi daerah, Thobias Uly mengeluarkan lima instruksi strategis kepada TPID dan OPD terkait.

Instruksi pertama adalah memperkuat pemantauan pasar secara berkala. TPID diminta terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di tingkat pedagang secara konsisten.

Kedua, Wakil Bupati meminta Perum BULOG mempercepat distribusi Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Percepatan penyaluran beras sangat penting untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Instruksi ketiga berkaitan dengan optimalisasi penyerapan anggaran daerah. Seluruh pimpinan OPD diminta segera meningkatkan realisasi belanja daerah guna mendorong perputaran ekonomi lokal.

Selain itu, Bagian Pembangunan dan Perekonomian juga diminta melakukan evaluasi realisasi belanja seluruh OPD dan menjadwalkan rapat evaluasi dalam waktu dekat.

Instruksi kelima menyasar percepatan pengadaan barang dan jasa daerah. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diminta mempercepat proses lelang proyek strategis agar program pembangunan berjalan sesuai target.

Rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri rutin digelar setiap awal pekan sebagai instrumen pengawasan pemerintah terhadap perkembangan ekonomi nasional maupun global.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah dapat memantau data Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai langkah deteksi dini terhadap fluktuasi harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang, dan minyak goreng.

Selain membahas inflasi, rakor rutin ini juga menjadi forum evaluasi sejumlah program prioritas nasional, mulai dari penguatan ketahanan pangan, penyaluran bantuan sosial, hingga optimalisasi penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di daerah. (*/sr1)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatSarai.ID

+ Gabung

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *